KataJatim.com – BANYUWANGI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berikan sosialisasi kepada seluruh kepala desa di Banyuwangi, Jumat (15/3) di Ballroom Hotel Aston Banyuwangi. Sosialisasi tersebut tentang peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
Total sebanyak 189 kepala desa mengikuti sosialisasi pengawasan pengelolaan anggaran desa untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa.
Keynote speaker dari DPR RI, Ir. Sumail Abdullah menyebutkan era saat ini adalah era keterbukaan yang menuntut segala hal harus transparan.
“Di era modernisasi ini kita harus terbuka. Semua butuh transparansi. Dana desa itu menjadi hal yang paling penting, Bapak ibu kepala desa harus sering update mengenai pengelolaan dana desa yang baik,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini.
Sumail menyebutkan, Indonesia memiliki 75.000 desa. Dana desa menjadi prioritas utama untuk membangun, yaitu untuk pembangunan fisik dan pembangunan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dana desa itu sebagai pemancing untuk kepala desa agar berinovasi dan berpikir lebih jauh. Karena itu penggunaannya harus disesuaikan dengan keunggulan desa masing-masing,” ujarnya.
Dana desa, imbuh Sumail, diluncurkan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.
Sementara itu, ditambahkan Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK, Dr. Blucer Welington Rajagukguk selaku nara sumber kedua, bantuan dana desa ini hanya sebagai pemicu bagi kepala desa.
“Ini hanya sebagai pemicu agar kades bisa membawa desanya, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, bahkan menjadi desa mandiri. Kami berharap bupati dan kades bisa terus bersinergi satu sama lain,” tandas Blucer.
Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko yang juga hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Yusuf berharap kegiatan ini bisa mengedukasi para kepala desa, baik dalam pengelolaan dana desa maupun pelaporannya.
“Harapannya, ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa sekaligus pelaporannya,” pungkas Yusuf.
Banyuwangi sendiri telah memiliki sistem e-village budgeting (e-VB) yang dinilai berhasil mempercepat dan efektif dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Sistem keuangan e-VB tersebut bahkan kini banyak diminati kabupaten/kota lain untuk diduplikasi di tempat mereka masing-masing. (*)
