Foto : Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun.
KataJatim.com – Denpasar – Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks Inklusi Keuangan Indonesia mencapai 76,19. Artinya, sudah 76,19% penduduk dewasa di Indonesia yang telah menggunakan layanan keuangan formal. Kepemilikan produk keuangan formal di kalangan masyarakat juga tercatat meningkat seiring penggunaannya.
Hal ini dijelaskan, Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Ekonomi Syariah, M.Ilham Wiratama. Jum’at ( 16/7 ) dalam Capacity Building diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali kepada komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, Generasi Baru Indonesia (Genbi) dari Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Nasional dan Universitas Warmadewa, dengan tema Ekonomi dan Keuangan Inklusif.
Kegiatan dilakukan secara daring, dibuka Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun.
Ilham Wiratama, menjelaskan,Inklusi keuangan, upaya memperluas akses keuangan berkualitas serta berkesinambungan, melalui layanan keuangan untuk transaksi, tabungan, kredit, investasi dan asuransi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Inklusi keuangan berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah.
Sasaran dari inklusi keuangan ini pun untuk seluruh jenis kelompok masyarakat, dengan mencakup tiga dimensi keuangan inklusif yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality).
Keuangan inklusif merupakan agenda global, tidak hanya di Indonesia, isu ini juga menjadi concern pada forum global. Salah satunya dalam forum G20 The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), inklusi keuangan diyakini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sembilan prinsip dasar inklusi keuangan yang disampaikan dalam forum tersebut a.l leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality dan framework.
Urgensi pengembangan keuangan inklusif bagi Bank Indonesia yakni untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Dari sisi kebijakan moneter, dengan adanya inklusi keuangan akan mengurangi risiko inflasi. Tidak hanya itu, inklusi keuangan juga akan mendukung kebijakan stabilitas sistem keuangan, melalui keterkaitan antar pelaku ekonomi yang baik dalam sistem keuangan.
Selain itu, dari sisi kebijakan sistem pembayaran, strategi inklusi keuangan mendorong peningkatan akses masyarakat ke bank melalui penurunan biaya transaksi dan mendorong penggunaan digital payment. Secara keseluruhan, keuangan inklusif akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan tersebut.
Beberapa kendala keuangan inklusif di Indonesia antara lain kapasitas ekonomi masyarakat yang belum terbentuk, struktur masyarakat yang beragam sehingga diperlukan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, produk dan jasa keuangan yang kurang transparan maupun perlunya dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, guna mendukung keuangan inklusif harus dilakukan inovasi produk-produk keuangan dan layanan serta diupayakan agar tailor made mengakomodir kepentingan seluruh kalangan.
Berbagai instrumen yang mendorong keuangan inklusif dapat berupa instrumen pembayaran, penggunaan produk simpanan, pembiayaan kredit, asuransi dan investasi. Perkembangan teknologi saat ini telah membuka peluang untuk perluasan keuangan inklusif.
Peran Bank Indonesia dalam Ekonomi dan Keuangan Inklusif di Indonesia disalurkan melalui beberapa program, yaitu (1) Elektronifikasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Transaksi Pemda, (2) Pengembangan dan Perluasan Ekosistem Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), (3) Edukasi dan Perlindungan Konsumen, (4) Perluasan Akses Keuangan Bagi UMKM, dan (5) Data dan Informasi terkait Keuangan Inklusif. Harapannya ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia dapat mendukung target tingkat inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada tahun 2024. ( nn )
