Katajatim – Probolinggo – Dirut PT PLN Nusantara Power (PNP), Rully Firmansyah, dalam business and risk perspective energi transformation talk 2023 di Jakarta (1/3/23) lalu menyampaikan rencana PLTU Paiton yang menyiapkan penggunaan biomassa 100 % sebagai bahan bakar dalam 2-3 tahun ke depan.
Itu setelah PLTU Paiton, direncanakan untuk early retire (pensiun dini). Sehingga langkah optimalisasi co-firing akan dilakukan dan PLTU Paiton tidak perlu pensiun dini dan terus beroperasi.sabtu(3/6/23)
Dalam giat tersebut, Rully juga mengungkapkan bahwa untuk PLTU Paiton telah disediakan lahan seluas 52.000 hektare di Nusa Tenggara Timur yang merupakan lahan kritis untuk menjadi hutan tanaman energi sebagai bahan bakar utama PLTU itu.
Ihwal pernyataan tersebut, aktivis lingkungan, Binhaudi, angkat bicara. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak negatif yang ditimbulkan dalam co-firing biomassa PLTU. Untuk itu diperlukan studi guna mengetahui bahayanya saat ini.
“Sampai kapan biomassa menjadi “anti nyeri” pada PLTU ?. Kenapa tidak sekalian dibuat PLTbm atau mini PLTN ?. Lebih baik uangnya dipakai untuk pengembangan UMKM atau kegiatan lingkungan dan penghijauan, yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Soalnya ini tidak bicara uang kecil. Kurang lebih 4 miliar untuk membayar tagihan kontrak per 15.000 ton biomassa,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Binhaudi, implementasi program tersebut juga perlu mendapat pengawasan yang ketat. Sebab, dirinya merasa ngeri melihat “permainan” serbuk kayu (sawdust) di PLTU Paiton (PJB UP Paiton).
Dimana terdapat beberapa dugaan penyimpangan di antaranya, surat timbang tercetak tanpa adanya armada, tidak samanya data jumlah kendaraan pengangkut sawdust di buku tamu satpam trumix dengan data jumlah yang dikeluarkan petugas timbangan, sawdust campuran air dan tanah, serta “permainan” dalam uji nilai kalor.
“Terdapat dugaan konspirasi dalam pembelian material tersebut (PJB UP Paiton) dengan dalih beli kalor yang hanyalah isapan jempol belaka. Karena pada praktiknya terdapat jual beli kalor yang terindikasi menyimpang. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” paparnya.
Untuk itu, Binhaudi berharap agar pengadaan sawdust berjalan sesuai aturannya, dan dilakukan pengaturan ulang terhadap orang-orang yang terlibat dalam quality control. Harapannya agar sama-sama tidak dirugikan, khususnya PJB sebagai pembeli.(tim)
