Katajatim-Jakarta-Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP PNTI) Selenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS KE-V) pada tanggal 12 – 14 Desember 2023 di Jakarta.
“Musyawarah Nasional DPP PNTI ke-V Insya Allah akan di hadiri oleh 25 Pengurus DPW PNTI Se-Indonesia”. Dengan tema Nelayan Tradisional Sejahtera Sebagai Bagian dari Suistenable Development Goals (SDG).
Beberapa agenda yang akan dibahas di dalam Munas, antara lain terkait dengan keorganisasian, garis-garis besar program kerja, rekomendasi dan yang paling penting adalah agenda Pemilihan Ketua Umum DPP PNTI periode 2023 – 2028 ungkap Ketua Panitia Pelaksana M. Ali Fauzi, Jum’at (15/12/2023).
Ketua DPW PNTI Jawa Timur ini menambahkan kita memposisikan PNTI pada posisi yang sebenarnya karena pengurus sebelumnya sudah melakukan dengan betul. Terkait dengan aspirasi berkembang dari teman-teman wilayah maupun daerah kita dari panitia mencoba untuk menampilkan apa yang sudah menjadi dinamika atau permasalahan yang terjadi di pesisir.
Baik itu terkait masalah sosial, ekologi maupun ekonomi kita angkat melalui kegiatan tgl 12 Desember 2023 kemarin. Kita menghadirkan akademisi hukum, ahli bidang ekonomi transformasi kelautan dan juga front nasional dan juga teman teman PNTI berdasarkan masalah kasuistik permasalahan yang ada.
“Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak saling bertentangan dan dapat mendukung praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, “paparnya sembari penuh semangat.
“Sudah seharusnya nelayan lebih terlindungi untuk menjaga hak-haknya demi keberlangsungan masa depan nelayan itu sendiri dan ketersediaan hasil laut dalam masyarakat.”
“Kita pernah menangani pendampingan nelayan Sumatra Utara yang pada waktu itu ditangkap di Malaysia. Fungsi PNTI melengkapi kerja-kerja pemerintah yang terkait poros maritim dimana itu masuk SDG (suistenable development goal) yang sudah menjadi standar internasional kita akan menjadi mitra pemerintah kedepan,” ucap kata Ali.
“Degradasi lingkungan menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya laut. Menambah rentannya para nelayan ditangkap aparat, baik dalam negeri maupun negara tetangga karena dianggap melewati batas teritori.”
“Melalui ekonomi pesisir salah satunya memberdayakan nelayan melalui nelayan budidaya. Fungsi PNTI kedepan sebagai stakeholder adalah advokasi, sosial control dan empowerment (pemberdayaan), “tegas Ali.
“Kita berharap dari teman – teman industri tidak hanya membawa CSR tetapi kita mencoba menawarkan suatu program-program yang berkelanjutan. Diharapkan ada pemberdayaan dari CSR,” pungkasnya.
Menurut Ali masalah nelayan adalah masalah kelasik. “Bagaimana memposisikan kearifan lokal nenek moyang kita seorang pelaut. Ekonomi masyarakat pesisir kita jadikan esensi kekuatan ekonomi utama kita,”tandasnya.
“Nelayan di Indonesia harus selalu mendapatkan jaminan kedaulatan dalam menjalankan haknya sebagai warga negara. Momentum strategis dalam mengonsolidasi sekaligus memberi energi baru bagi berkelanjutannya kepemimpinan pada level nasional,” tutup Ali.
