KataJatim.com – Denpasar – Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 membuat suasana politik di Denpasar dibanjir kabar hoax yang merugikan salah satu pasangan calon. Foto Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa yang akrab disebut Jaya Wibawa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mempromosikan judi online slot togel.
Terkait hoax ini menjadi ancaman baru dalam dinamika politik, yang mana Jaya Wibawa kembali mencalonkan diri dalam Pilwali Denpasar 2024, diusung oleh PDI Perjuangan bersama partai politik lainnya seperti Demokrat, Golkar, Hanura dan lainnya.
Gambar-gambar Jaya Wibawa tersebut muncul dalam dua unggahan di Facebook, pertama pada 4 September 2024, dan yang kedua pada 12 September 2024. Kedua unggahan menampilkan foto Jaya Wibawa dengan desain promosi judi slot togel, seolah-olah ia mendukung aktivitas ilegal ini. Unggahan pertama muncul di akun Facebook @Ign jaya negara se, sedangkan yang kedua diunggah oleh akun @Sultan raffi ahmad nagita. Tidak hanya mengejutkan, tetapi hal ini juga menyesatkan masyarakat.
Ketut Suteja Kumara, seleku Tim Pemenangan Jaya Wibawa sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, menegaskan bahwa ini adalah upaya pencemaran nama baik yang serius. “Kami sangat terkejut dan langsung mengambil langkah hukum untuk meluruskan informasi ini. Publik perlu tahu bahwa Jaya Wibawa tidak pernah terlibat dalam promosi judi online. Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, integritas dan nama baik mereka harus dilindungi,” ujar Suteja Kumara.
Untuk menangani hoaks ini, Tim Pemenangan Jaya Wibawa begitu juga Tim Hukum Pemerintah Kota Denpasar telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali pada Jumat 12 September 2024 . Laporan tersebut dilengkapi bukti berupa tangkapan layar unggahan yang mencatut gambar Jaya Wibawa. Meskipun laporan dilakukan oleh dua pihak, hanya satu laporan resmi yang diterima oleh Ditreskrimsus atas nama Tim Hukum Pemkot Denpasar karena materi laporannya sama.
Suteja Kumara juga menekankan bahwa tindakan pencatutan tersebut tidak hanya merugikan citra Jaya Wibawa, tetapi juga meresahkan masyarakat. Karena itu sejalan dengan pelaporan di Polda Bali ini pihaknya juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengklarifikasi bahwa Jaya Wibawa tidak pernah mempromosikan judi online slot togel. “Jadi poinnya ini ada pencatutan nama dan gambar Jaya Wibawa untuk mempromosikan judi online. Jelas juga ini adalah hoaks,” tegasnya.
“Kita harus memberi edukasi kepada masyarakat tentang betapa bahayanya hoaks ini. Pencatutan nama dan gambar pejabat publik untuk tujuan ilegal seperti ini sangat mengganggu,” tambah Suteja Kumara.
Pihaknya juga berharap penegak hukum di Polda Bali menindaklanjuti laporan ini, segera menemukan pelaku untuk diproses hukum sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak sampai terus meresahkan masyarakat.
“Astungkara semoga bisa ketemu siapa pelakunya sehingga menimbulkan efek jera. Dan tentunya kita harapkan tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi, melakukan pencatatan nama, melakukan pencatatan gambar-gambar orang. Apalagi juga hal-hal seperti ini bisa sangat meresahkan, karena kan yang dicatut namanya itu adalah pejabat publik, pimpinan daerah, walikota dan wakil walikota,” pungkas Suteja Kumara.
Sementara itu selain Suteja Kumara, Tim Pemenangan Paslon Jaya Wibawa yang turut hadir dalam pelaporan di Polda Bali ini yakni Ida Bagus Wirajaya dan I Made Kondra dari PDI Perjuangan. Sementara dari Demokrat Denpasar hadir Made Sukarmana yang juga Anggota DPRD Kota Denpasar. Turut hadir juga Kadek Arta selaku perwakilan relawan Jaya Wibawa.
Mereka berharap keadilan segera ditegakkan dan masyarakat Denpasar tidak terpengaruh oleh informasi menyesatkan ini. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya suasana politik menjelang Pilwali, di mana serangan hoaks dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan.
Di tengah keriuhan politik, integritas dan kejelasan informasi menjadi kunci utama. Hoaks seperti ini tak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencederai proses demokrasi yang sehat dan adil. Dengan adanya laporan resmi ini, diharapkan langkah hukum yang tepat dapat diambil, demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas Pilwali Denpasar 2024.
