KATAJATIM.COM – PROBOLINGGO- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo di kecamatan tahun 2023 mulai 13 hingga 21 Pebruari 2023.
Kegiatan yang digelar dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024 ini mengambil tema ”Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Suasana Masyarakat Yang Harmonis, Setara, Aman, Tentram”.
Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tahun 2023 ini diawali di 4 (empat) kecamatan pada Senin (13/2/2023), salah satunya di Kecamatan Maron. Kegiatan ini digelar di Pendopo Kecamatan Maron dan diikuti oleh para kepala desa (kades), TP PKK Desa, Sekretaris Desa (Sekdes) serta tokoh masyarakat masing-masing desa se-Kecamatan Maron.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Maron Hari Kriswanto bersama Forkopimka Maron, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Bambang Robianto, perwakilan Bapelitbangda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Apdesi Kecamaan Maron, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Maron, Puskesmas Maron serta perbankan.
Camat Maron Hari Kriswanto mengatakan kegiatan musrenbang ini bertujuan menampung berbagai aspirasi dari semua desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan di tahun 2024. ”Hanya saja saya memang ingin fokus mulai tahun ini untuk wilayah Kecamatan Maron ada sebuah usaha yang bisa dijadikan sebagai ikon dalam bentuk usaha bersama. Salah satunya di usaha pengembangan peternakan bebek,” katanya.
Selain itu jelas Hari, ada bidang-bidang lain yang bisa dikembangkan. Seperti destinasi wisata Dam 8 yang mempunyai sejarah pada zaman Belanda. ”Destinasi wisata Dam 8 ini ingin terus kita pelihara dan kita kembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang bisa diunggulkan dan menjadi ikon di Kecamatan Maron,” jelasnya.
Hari berharap kegiatan musrenbang ini bisa menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab masih cukup banyak kebutuhan baik itu terkait dengan infrastruktur, stunting dan kemiskinan ekstrim.
”Semua itu menjadi prioritas ke depan di tahun 2024 agar supaya berbagai permasalahan itu bisa kita tuntaskan dan kita bisa mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Maron agar supaya bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di Kecamatan Maron,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono mengungkapkan musrenbang merupakan sarana untuk komunikasi, koordinasi, sinergitas perencanaan pembangunan dari tingkat bawah (bottom-up) dengan penugasan dari atas (top down) sebagai perwujudan dalam rangka pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024.
”Perencanaan pembangunan dalam satu daerah akan berjalan dengan baik dan sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat manakala didukung oleh tiga komponen. Yakni, pemerintah (birokrasi), pengusaha (BUMN/BUMD/swasta), partisipasi masyarakat dan desa. Musrenbang merupakan media perencanaan legal formal untuk memperjuangkan dan mendapatkan anggaran pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD propinsi maupun APBD kabupaten,” ujarnya.
Santiyono menerangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan keselarasan pada isu strategis nasional, Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja indikator makro Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun sebelumnya.
“Adapun isu strategis nasional yaitu tingkat capaian indikator SDG’s. Isu strategis Provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis kearifan kebudayaan disertai pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, tata kelola pemerintah, demokrasi kewargaan serta penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Santiyono, arah kebijakan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah pemantapan kondisi sosial didukung oleh pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan fokus pembangunan pemerataan akses air bersih, pengurangan permukiman kumuh, peningkatan APK-APM, penurunan AKI-AKB dan peningkatan ketahanan daerah.
“Musrenbang hari ini sudah berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlaku secara nasional dan hukumnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Oleh karenanya, Bapelitbangda membuka Klinik SIPD sebagai wadah konsultasi untuk melayani masyarakat, desa dan kecamatan dalam proses input data usulan pada aplikasi SIPD,” pungkasnya.(Syahrony)
