KATAJATIM.COM – PROBOLINGGO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar workshop peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa, Rabu (8/3/2023) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan yang diikuti 325 kepala desa se-Kabupaten Probolinggo ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Murtono, Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, para pejabat dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan paparan oleh Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Kepala Desa Binor Kecamatan Paiton, Kepala Desa Klaseman Kecamatan Gending dan Kepala Desa Dringu Kecamatan Dringu.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata berupa plakat lambang daerah, batik khas Dewi Rengganis dan produk bawang merah Hunay oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto kepada Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Murtono dan Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan prioritas pembangunan desa sudah selaras dengan pembangunan Kabupaten Probolinggo, provinsi dan nasional.
“Desa sudah memfokuskan pada 3 (tiga) prioritas yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam tentunya sesuai dengan kewenangan desa,” ujarnya.
Menurut Sekda Ugas, sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021, desa sudah menganggarkan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai sebesar 40% dari pagu Dana Desa dan program ketahanan pangan 20%. “Sementara 8% yang semula untuk penanganan Covid dialihkan ke perbaikan ekonomi, kesehatan dan ketahanan pangan hewani,” jelasnya.
Selain itu jelas Sekda Ugas, peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa melalui pendidikan di perguruan tinggi. Dalam rangka pengendalian inflasi, tidak hanya mengawal sebagaimana arahan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 33 milyar untuk pengendalian inflasi di tingkat desa dalam bentuk padat karya tunai desa yang masuk dalam APBDes 2022.
“Dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo selalu bersinergi dengan tenaga pendamping. Semoga hasil workshop ini berdampak pada peningkatan perekonomian desa dan pengendalian inflasi dalam ikhtiar bersama menyejahterakan masyarakat desa,” terangnya.
Sementara Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan mengaku sangat senang dan bangga karena kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo sudah banyak yang mengembangkan potensi yang ada di desanya dalam rangka meningkatkan ekonomi di desa.
“Setelah saya melakukan kunjungan dan melihat desa-desa di Kabupaten Probolinggo, banyak desa yang berhasil mengembangkan potensi desanya. Harapannya desa-desa ini bisa menjadi percontohan yang dapat ditularkan ke desa-desa lain di seluruh Indonesia,” katanya.
Hoiruddin meminta kepada kepala desa agar memaksimalkan potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk menunjang program pembangunan yang ada di desa. “Carilah sumber-sumber pendapatan di desa agar program pembangunan di desa bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Menurut Hoiruddin, pertumbuhan ekonomi dari desa yang sudah dikunjungi di Kabupaten Probolinggo sudah sangat bagus sebagai upaya meningkatkan bagaimana bisa meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing.
“Kalau bisa masing-masing desa di Kabupaten Probolinggo mempunyai kelebihan. Sehingga mempunyai ada semacam produk khusus dari masing-masing desa yang bisa meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Jika butuh permodalan, nantinya bisa berhubungan dengan perbankan,” tegasnya.
Hoiruddin menambahkan bahwa ada beberapa program nasional yang perlu mendapatkan dukungan dari desa. Diantaranya pemulihan ekonomi pasca pandemi, penurunan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrim.”Alhamdulillah do Kabupaten Probolinggo sudah dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita turunkan angkanya. Namun semua itu perlu dukungan dengan data yang akurat,” pungkasnya. (SYAHRONY.TRABAS)
