KataJatim.com – BANYUWANGI – Pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan pada sidang bersama DPD dan DPR RI, Jumat (16/8/2019), bakal ditindaklanjuti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terutama pada dua poin penting, yaitu peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik. Hal itu pun telah dilakukan dengan perubahan APBD 2019 dan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) yang menitikberatkan pada pembangunan SDM dan pelayanan publik.
“Highlight dari Pak Jokowi sudah sangat jelas, narasi besar ke depan adalah bangun SDM. Dalam bahasa Presiden tadi, kita butuh SDM unggul berhati Indonesia dan berideologi Pancasila. Daerah termasuk Banyuwangi perlu merespons itu dengan kebijakan-kebijakan penunjang, karena daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat,” ujar Anas yang juga ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia (Apkasi).
Anas menambahkan, dari pidato Presiden Jokowi terkait pengembangan SDM, setidaknya ada lima hal yang wajib digarisbawahi, yaitu program secara terintegrasi termasuk penyiapan SDM sejak dalam kandungan, pendidikan vokasional, peran pendidik, pendekatan IPTEK, dan pendidikan karakter khas Pancasila.
“Artinya lima hal itu harus terpadu. Tadi langsung kami rapatkan untuk susun program yang relevan. Misalnya stunting, kita perkuat peran Posyandu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi, terutama pada kelompok masyarakat rentan,” jelas Anas.
“Juga bagaimana IPTEK berkembang melalui lembaga pendidikan di Banyuwangi, termasuk kolaborasi dengan BPPT yang sudah kita jalankan. Dan yang tak kalah penting terkait SDM berkarakter Pancasila tadi, kita akan bikin Pendidikan Guru Nasionalis dan program lain untuk membangun kesadaran ideologi Pancasila ke para pelajar,” imbuh Anas.
Adapun terkait pelayanan publik, Anas mencermati pesan Presiden yang meminta pemerintah di segala tingkatan melakukan langkah baru, tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, rumit dan dan yang menyibukkan masyarakat.
“Itu menjadi pemicu kami untuk semakin meningkatkan Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi,” kata Anas.
Menurut Anas, Mal Pelayanan Publik yang telah berdiri di Banyuwangi sebenarnya adalah upaya menerjemahkan apa yang selama ini menjadi arahan Presiden Jokowi tentang penyederhanaan proses administrasi dan perijinan di daerah.
Anas juga menanggapi positif pidato Jokowi tentang ukuran kinerja pembuatan perundang-undangan, di mana Jokowi meminta ukurannya bukan lagi pada seberapa banyak perundangan yang dihasilkan, namun sejauh mana kepentingan warga bisa dilindungi.
“Saya setuju, perda tidak hanya diukur pada berapa jumlah yang dilahirkan saja. Tapi diukur dari dihasilkannya perda yang kontennya bermanfaat bagi warga,” ujar Anas.
“Presiden Jokowi tadi juga berpesan agar kita memanfaatkan teknologi agar bisa melompat ke depan. Smart Kampung adalah jawaban dari Banyuwangi dan akan terus kami dorong agar merata ke semua desa. Sekarang ini ada desa yang pelaksanaan Smart Kampung-nya sudah sangat bagus, tapi ada juga yang belum,” pungkas Anas. hb
