SURABAYA – LSM Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) yang merupakan lembaga kontrol sosial pemerintah menggelar rapat terbatas di Hotel Narita Surabaya, Sabtu, (11/8/2018). Dalam rapat tersebut membahas tentang penguatan persepsi bersama didirikannya LPKAN.
Ketua Umum DPP LPKAN, R. Muhammad Ali Zaini mengatakan, kehadiran LSM ini merupakan awal dari bergeraknya semua lapisan masyarakat untuk membangun bangsa ini dengan komitmen penuh rasa tulus dan demi kepentingan masyarakat.
LPKAN akan berupaya dengan sekuat tenaga membantu masyarakat agar dapat menerima pelayanan publik secara maksimal baik bidang kesehatan, pendidikan, usaha maupun bidang lain yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Pada bidang kesehatan Ketua Umum DPP LPKAN mengemukakan bahwa harus ada sistem database pasien yang terintegrasi baik di rumah sakit maupun puskesmas.
“Pemerintah harus memaksimalkan pelayanan publik di rumah sakit atau puskesmas, bagaimana pasien dalam hal ini adalah masyarakat ketika datang harus dilayani secara maksimal, petugas dan dokter harus care dengan pasien.
Dan yang paling utama harus ada database online terkait rekam medis pasien, hanya dengan kartu identitas maka semua riwayat penyakit pasien sudah ada, tidak perlu tes kesehatan lagi yang berbelit-belit. Rekam medis pasien terdeteksi hanya dengan sekali klik”. Kata Ali Zaini.
Sedangkan dibidang pendidikan menurut Bapak berusia 49 tahun ini, Pemerintah melalui instansi dibawahnya seharusnya mempunyai sistem report perkembangan belajar siswa untuk disampaikan kepada orang tuanya setiap hari.
“Sekolah harus memberikan pelayanan secara maksimal dibidang pendidikan, mengingat pendidikan merupakan pondasi berdirinya SDM bangsa ini.
LPKAN sudah banyak melihat bahwa sistem kontrol orang tua terhadap pendidikan di Indonesia belum maksimal. Sejak dini harus ada komunikasi secara aktif by online dalam mengontrol anaknya disekolah terkait daftar hadir maupun nilai harian”. Ujar Ketua DPP LPKAN ini.
Pelayanan publik di bidang lain yang tak kalah penting adalah terkait dukungan bank dalam mendapatkan modal usaha serta memberikan kemudahan dalam pengurusan SKCK yang biasanya diperlukan untuk mendaftarkan diri maupun melamar pekerjaan.
“Terkait dukungan bank, seharusnya dengan adanya lelang online atau biasa disebut E-Proc sudah bisa menjadi modal bagi masyarakat pemenang lelang untuk memperoleh dukungan bank via online.
Agenda LPKAN lainnya bicara terkait SKCK online, selama ini masyarakat sangat direpotkan dengan pengurusan SKCK, mulai dari mengurus surat ke Desa/Kelurahan padahal Kades/Lurahnya belum tentu ditempat, belum lagi harus mengurus ke Kecamatan, Kodim dan lainnya yang tentunya membutuhkan waktu paling cepat dua hari.
Lalu bagaimana dengan masyarakat yang bekerja? Tidak mingkin pekerja harus ijin beberapa hari hanya untuk mengurus SKCK. Padahal seharusnya dengan sistem online yang terintegrasi, pengurusan SKCK dapat diselesaikan dalam hitungan menit”. Terangnya.
Lebih jauh lagi Ketua DPP LPKAN mengungkapkan bahwa LSM ini hadir dalam rangka sebagai oposisi sekaligus mitra pemerintah dalam menyumbangkan gagasan untuk mewujudkan pelayanan prima.
“Kita sebagai oposisi yang mengontrol pemerintah namun kita juga bisa sebagai mitra untuk mencari solusi bersama, bahkan LPKAN akan menyumbangkan pemikiran-pemikiran kami untuk permasalahan pelayanan yang ada, namun jika masukan LPKAN tidak dihiraukan maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan langkah hukum atau perlawanan.
Dalam arti kita mendepakan upaya softpower, bila softpower tidak diakomodir maka ditindak lanjuti dengan upaya hadrpower seperti membuat pelaporan kepolisi, KPK maupun lembaga terkait”. Imbuhnya.
Saat ditanya terkait agenda terdekat LPKAN, Ketua DPP ini menjawab akan ada pelantikan dan deklarasi 7 DPD di seluruh Indonesia dan 15 DPC Kab/Kota di Jawa Timur, selain itu LPKAN akan membuka layanan aduan masyarakat dan pelatihan kader bangsa untuk mempersiapkan SDM Indonesia yang berkualitas.
“Setidaknya sudah ada 7 DPD Provinsi termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumut serta 15 DPC Kab/Kota di Jawa Timur yang sudah menerima SK dan siap berdiri.
Selain itu ketika berbicara tentang situasi bangsa saat ini secara fundamental terjadi krisis SDM yang merata disemua sektor. LPKAN hadir memberikan bekal dan pelatihan bagi SDM Indonesia dalam rangka meningkatkan kulitas.
Yang tak kalah penting agenda terdekat kami melayani pengaduan dari masyarakat untuk kita sampaikan kepada lembaga terkait seperti Ombudsman, Gubernur maupun Kedinasan”. Tambah Ketua DPP LPKAN.
Lebih jauh menerangkan tentang agenda terdekat, Ketua DPD LPKAN Jatim, Saiful Arif menyebutkan bahwa DPD LPKAN Jatim siap mengadakan agenda deklarasi dan event nasional.
“Untuk deklarasi kami DPD LPKAN Jawa Timur sudah siap dan nantinya diiringi dengan event nasional yang melibatkan Ombudsman, KPPU maupun lembaga terkait.
Selain itu kita fokus ke pihak Aparatur Negara, harus ada sistem integrasi kependudukan. Dengan adanya database kependudukan dapat dijadikan report pribadi mulai dari riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, riwayat hukum, pekerjaan dll. Hanya dengan 1 klik dapat melihat riwayat kehidupan seseorang”. Pungkas Saiful Arif.
Red : Arianto
