KATAJATIM.COM | SURABAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya, menggelar aksi solidaritas untuk negeri di DPRD Kota Surabaya, menuntut kesigapan pemerintah merespons permasalahan di berbagai sektor.
“Masih banyak persoalan di Indonesia yang belum dituntaskan oleh pemerintah baik persoalan sosial, hukum, politik, ekonomi maupun pendidikan,” kata Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Andik Setiawan saat orasi di depan gedung DPRD Surabaya. Jumat, (21/09).
Selain itu, lanjut dia, hingga saat ini Indonesia belum berdikari hal ini ditunjukkan dengan impor yang mengalami kenaikan di setiap tahun. Bahkan dibandingkan 2017, nilai impor sudah meningkat 31.56 persen.
“Pada 2018, nilai tukar rupiah juga hampir menyentuh angka Rp15 ribu. Neraca perdagangan juga terus,” tukasnya.
Begitu juga biaya pendidikan terus meningkat, sehingga peluang masyarakat utnuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbatas. “Ini yang memprihatikan kami melakukan aksi kali ini,” tegasnya.
Masih dengan Ketum Andik, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia juga memprihatinkan di saat masih banyak masyarakat Indonesia usia kerja yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan.
“Di Indonesia ada 85.974 TKA, 24 ribu di antaranya berasal dari Tiongkok,” katanya.
Dalam aksi itu HMI menunjukan bahwa organisasi mahasiswa terbesar itu juga bisa menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kita mau mengkritisi bukan berarti menghakimi pemerintah, yang pasti kita ingin menyampaikan semuanya secara objektif dan damai berdasarkan intelektualitas kader HmI Cabang Surabaya,” pungkas Ahmad Noor Fuadi selaku Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Surabaya.
“Selanjutnya kami meminta kepada DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya yang sudah menyerap aspirasi kami, tolong itu bisa dikawal jangan hanya dianggap ceremonial saja aksi kami,” tegas mantan Presiden BEM Unesa tersebut.
Pada kesempatan kali ini, massa HMI juga menuntut agar diberi kesempatan untuk berdialog bersama jajaran DPRD Kota Surabaya.
Perwakilan massa aksi akhirnya ditemui perwakilan anggota DPRD Surabaya. Tiga orang anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya berdialog langsung dengan para massa aksi di lokasi unjuk rasa.
Ketiganya adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron serta anggota Komisi C M Mahmud dan Camelia Habibah.
M. Mahmud memastikan jika ia bersama rekan-rekannya akan meneruskan aspirasi dari para massa aksi. “Kami akan bawa ini ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya ini.
Politisi Partai Demokrat ini pun juga menjamin bahwa dirinya secara pribadi seiring dan seirama dengan para mahasiswa yang menjadi peserta unjuk rasa.
“Teruskan perjuangan kalian. Jangan berhenti sampai disini. Lanjutkan. Saya pastikan akan seiring dan seirama dengan teman-teman mahasiswa,” ucapnya. (arianto)
