KATAJATIM.COM | JAKARTA – Ruang kritik di Indonesia ini sudah begitu luas dan terbuka. Karenanya, sebagai penggiat gerakan demokrasi, M. Yamin mengecam sikap Ketua MPR Zulkifli Hasan yang disebutnya menyalahgunaan mimbar Pimpinan MPR-RI untuk melontarkan serangkaian kritik kepada Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta (16/08).
‘’Tindakan Pak Zulkifli Hasan itu tidak etis, tidak terpuji, cenderung genit dan tidak pula menunjukkan sikap politik yang dewasa,’’ ujar M. Yamin, yang juga Ketua Umum Seknas Jokowi.
Menurut Yamin, dalam sidang tahunan MPR itu semestinya sebagai ketua sidang, Zulkifli Hasan cukup membuka dan memberi pengantar bagi Presiden untuk menyampaikan laporan pencapaian pemerintah dalam setahun terakhir. Pimpinan MPR tak perlu berpretensi seolah jadi lembaga pengawas. ‘’Tidak ada kewenangan Ketua MPR untuk mengawasi pemerintah, Fungsi pengawasan itu ada di DPR,’’ kata Yamin, seraya mengimbau Zulkifli membaca tata tertib (tatib) MPR RI lagi.
Mengutip tatib MPR, Yamin mengingatkan bahwa wewenang dan tugas pokok MPR antara lain adalah mengubah dan menetapkan konstitusi, melantik presiden/wakil presiden, atau memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden/wakil presiden. Tugas lainnya ialah memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan”empat pilar kenegaraan” serta melakukan kajian tentang sistem ketatanegaraan kita. Jadi, sebagai Ketua MPR-RI Zulkifli diminta tak lagi usah lagi mengritik dari mimbar MPR yang tidak semestinya.
‘’Jangan pula Mimbar Pimpinan MPR-RI dijadikan mimbar oposisi,’’ kata Yamin, mantan aktivis mahasiswa Yogyakarta di era pertengahan 1980-an itu.
Sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Umum PAN dan sebagai tokoh dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, Zulkifli disebutnya punya banyak panggung dan momentum untuk mengritisi pemerintah. ‘’Silakan, gunakan panggung itu. Tiga kali sehari juga boleh,’’ kata Yamin pula.
Seperti telah tersebar luas beritanya, ketika memberikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI tentang Laporan Kinerja Pemerintah. Selain menyampaikan pandangan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan, sederet kritik pun dilontarkan Zulkifli. Di antaranya tentang ratio gini yang membaik itu lebih sebagai akibat dari “menurunnya pendapatan masyarakat kelas atas katimbang meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah.’’ Kemudian ada kritik tentang depriasi rupiah, dan soal kenaikan harga sembako. ‘’Bapak Presiden, ini titipan emak-emak. Titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau, terutama kebutuhan pokok,” tutur Zulkifl.
Yamin tidak keberatan akan subtansi kritikan itu. ‘’Mau yang pedas sekalipun tak jadi soal. Tapi, lakukan di tempat dan waktu yang sesuai,’’ ujarnya.
Red : Arianto
