KataJatim.com – BANYUWANGI – Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP di Banyuwangi telah dimulai. Pemkab Banyuwangi terus melakukan upaya jemput bola bagi pelajar kurang mampu untuk memastikan mereka meneruskan ke jenjang sekolah berikutnya. Bahkan, mulai hari ini SMP negeri semakin masif jemput bola ke pelajar yang berpotensi putus sekolah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali memimpin gerakan ini. Setelah sebelumnya di Kecamatan Muncar, Bupati Ipuk memimpin gerakan jemput bola, dengan bertempat di SDN 4 Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kamis (8/6/2021) dalam rangkaian program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Di sana, dia melihat bagaimana guru memfasilitasi para pelajar kurang mampu yang akan mendaftar ke SMPN 2 Srono.
“Saya ingin memastikan jalur afirmasi (untuk pelajar kurang mampu) dimaksimalkan di sekolah-sekolah. PPDB adalah fase krusial. Kita harus bantu pelajar dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah,” kata bupati yang baru dilantik pada 26 Februari 2021 tersebut.
Bupati perempuan itu mengatakan, pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah. Karena kondisi ekonomi kekuarga berubah saat pandemi. Banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya.
“Ada anak yang diminta bantu orang tua bekerja. Belum lagi kalau kita bicara akses internet untuk mendaftar PPDB, maka kita jemput bola mereka,” ujar Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga berdialog dengan tiga pelajar kurang mampu. Mereka adalah Mohammad Rizky Setiawan, Alvina Agustin, dan Ajeng Oktaviani.
“Saya senang bisa mendaftar di SMP yang dekat rumah. Saya dan orang tua berharap bisa diterima di sekolah ini,” kata Rizky Setiawan yang ayahnya adalah pekerja bangunan.
“Alhamdulillah. Terima kasih Bu,” kata Alvina saat disapa Bupati Ipuk.
Ipuk menjelaskan, untuk mengoptimalkan jalur afirmasi ini, sebanyak 74 sekolah SMP di Banyuwangi mulai hari ini serentak melakukan pelayanan jemput bola ke rumah siswa. Guru-guru diminta mendatangi siswa yang tidak mampu untuk diajak mendaftar ke SMP terdekat.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya ingatkan betul. Capek? Iya, tapi Insya Allah ini adalah wujud pengabdian kita,” kata Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Suratno, menambahkan, sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi. “Kita harus maksimal laksanakan proses afirmasi dalam PPDB, yaitu untuk keluarga kurang mampu dan adik-adik penyandang disabilitas. Minimal 15 persen,” kata Suratno.
Pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh SMP Negeri untuk memonitor lalu melakukan jempot bola pendaftaran SMP bagi siswa lulusan SD tidak mampu.
“Siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar kita cek datanya, lalu kita daftarkan lewat jalur afirmasi agar mereka bisa meneruskan sekolahnya,” kata Suratno. (*)
