KATAJATIM.COM | BANDUNG – “Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sejarah kerajaan kemaritiman di Nusantara yang menguasai wilayah laut seperti kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang kekuasaan lautnya tersebar luas dengan armada laut besar yang memiliki ribuan kapal. NKRI seyogyanya selalu mengikuti dan mempertahankan kejayaan leluhur tersebut,”
Demikian disampaikan Rektor Unisba, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., Dewan Kehormatan Asosiasi Professor Dokter Hukum Indonesia (APDHI), saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Seminar Nasional bertema, “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dalam Perspektif Hukum Untuk Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia yang Berwibawa”, yang diselenggarakan APDHI di Hotel Horison Bandung, Senin (20/08).
Presiden APDHI, Dr. Dini Dewi Heniarti,SH.,MH. tampil sebagai keynote speaker dalam seminar ini. Narasumber lain yang juga memberikan materi adalah Dr. H. Cris Kuntadi, SE., MM., CA., CPA., QIA., FCMA., CGMA., CIPSAS, CFRA, Ak. (Staf Ahli Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan), Brigjen Pol.Drs. Lotharia Latif., SH., M.Hum. (Direktur Polisi Air, Korps. Kepolisian & Udara Badan Pemelihara Keamanan (Korpolairud Baharkam Polri), Soerjanto Tjahjono (Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi), DR. Drs. Achmad Ridwan Tentowi,SH.,MH., (Ketua Departemen Kemaritiman DPPT (Dewan PengurusPimpinan Tertinggi) APDHI, Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro,SH.,LLM., Ph.D. (Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut), Dr. Chandra Motik Yusuf, SH.,M.Sc. (Pakar Maritim dan Humaniter), dan Capt. M. Syato M.,SH.,MH.MM. (Ketua Ahli Keselamatan Keamanan Maritim Indonesia).
Dikatakan Rektor, tema yang diangkat dalam seminar ini sesuai dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim. “Asosiasi sudah bagus mengambil tema ini karena kita ingin membangun poros maritim dunia, tidak ada salahnya kita flashback ke belakang bahwa poros maritim sudah dimulai oleh dua kerajaan besar yang ada di Indonesia,” ungkap Rektor.
Anggota APDHI, kata Rektor, adalah kaum intelektual dan terpelajar yang harus dapat berkontribusi untuk memikirkan kehidupan hukum di Indonesia demi pembangunan hukum terutama hukum laut.
“Kritik terbesar terhadap kehidupan berhukum kita terletak pada penegakan hukum dan harus menjadi perhatian bagi kita semua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia seminar, Dr. Subagyo Sri Utomo, SH., MH. mengatakan, kegiatan ini berlangsung sebagai bentuk kepedulian asosiasi dalam menyikapi berbagai permasalahan terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, bagi masyarakat pengguna moda anggota umum, yang banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun nyawa manusia, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan sebagaimana diamanatkan di pembukaan UUD 1945.
Beliau berharap, seminar nasional ini dapat memberikan kontribusi yang konkrit dan berdaya guna tinggi. “Nenek moyang kita seorang pelaut maka kita harus berani seperti pelaut untuk dapat mewujudkan poros martitim dunia yang berwibawa”, katanya
APDHI ini didirikan dengan semangat mengabdi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila serta diIandasi dengan niIaI-niIai kemanusian.
“APDHI berkomitmen ikut berkontribusi terhadap terciptanya supremasi hukum di Indonesia serta mendorong terwujudnya masyarakat adiI dan makmur,” ungkap Hendra Humas APDHI.
Selain itu, lanjut Hendra, fungsi APDHI adalah menyelengarakan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pembinaan SDM.
“Juga pengembangan ilmu hukum dan riset yang bermanfaat dan menghasilkan karya inovatif, original dan teruji yang dapat mempengaruhi pembentukan, penerapan dan penegak hukum, “pungkas Hendra. (arianto)
