PLTU Paiton Rencananya Akan Ditutup Secara Bertahap, Ini Pemaparan Dari Pemerhati Bidang Kelistrikan

Daerah Opini

Katajatim – Probolinggo-Suhu tinggi yang terjadi di beberapa Negara di kawasan Asia tenggara termasuk Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar kita akhir-akhir ini menjadi indikator bahwa pemanasan global yang sering disampaikan oleh para ahli meteorologi dan geofisika di berbagai kesempatan layak untuk kita percaya.

Oleh narasumber “Wasito Edi Yuliantoro, pria kelahiran Pasuruan 1967 pernah bekerja sebagai Dosen Institut Tehnologi Adhi Tama Surabaya (ITATS),pernah bekerja sebagai Commissioning Eng.di Singapure Ishikawajima-Hawajima Heavy Industries,sekarang bekerja di PT.YTL Paiton II Power Station sampai sekarang. Ini Memaparkan Wasito Edi.

Di dalam laman resmi BMKG dengan judul “Perubahan Iklim”, Anomali Suhu Udara Rata-Rata Bulan April 2023 tertulis :
“Berdasarkan analisis dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan April 2023 adalah sebesar 27.1 °C. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan April periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.9 °C (dalam kisaran normal 20.1 °C – 29.1 °C). Berdasarkan nilai-nilai tersebut.jum’at(19/5/23)

Anomali suhu udara rata-rata pada bulan April 2023 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0.3 °C. Anomali suhu udara Indonesia pada bulan April 2023 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-7 sepanjang periode data pengamatan sejak 1981”.

Suhu udara meningkat dari tahun ke tahun itu salah satu sebabnya adalah karena jumlah CO2 (karbon dioksida) hasil proses pembakaran semakin meningkat. Salah satu kontributor besarnya adalah proses pembakaran PLTU berbahan bakar batu bara. Oleh karena itu pengoperasian PLTU batu bara menjadi sorotan dunia.

“Global Warming” begitu istilah yang sedang diwaspadai oleh seluruh Negara di dunia dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan, termasuk rencana penghentian pengoperasian PLTU berbahan bakar batu bara di seluruh dunia. Tidak terkecuali PLTU Paiton yang sudah beroperasi sejak tahun 1992 dan tambahan satu unit terakhir dioperasikan di tahun 2013.

Menyikapi kebijakan global tersebut. Pemerintah Indonesia melalui kementrian ESDM secara resmi telah mengumumkan di media main stream dan disebar luaskan di medsos rencana penghentian bertahap PLTU berbahan bakar batu bara.

Kompleks PLTU Paiton yang seluruh unitnya berbahan bakar batu bara tidak akan lepas dari kebijakan tersebut. Kompleks pembangkit yang terdiri dari delapan unit dimiliki oleh tiga perusahaan nasional dan multi nasional. Tiga unit milik PLN Nusantara Power, dua unit milik Jawa Power dan tiga unit milik Paiton Energi.

Memasok listrik kebutuhan jaringan Jawa dan Bali sekitar 20%, jumlah yang cukup besar. Menyerap kurang lebih empat ribu tenaga kerja permanen baik Operator pembangkit, kontraktor dan sub kontraktor.

Dilihat dari usia pembangkit, unit 1 dan 2 milik PLN Nusantara Power sudah berusia 22 tahun. Sedangkan unit 5 dan 6 milik Jawa Power, kontrak pembelian listriknya habis pada tahun 2030. Dua perusahaan tersebut.

Lebih rasional bagi pemerintah untuk segera dihentikan pengoperasiannya jika tidak ada upaya perpanjangan, semisal bahan bakar diganti EBT (Energi Baru Terbarukan) dengan segala effort tambahan yang harus dilakukan pihak pembangkit.

Secara ekonomi, peran asset Nasional di kompleks ini telah membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar dengan sangat signifikan. Sebagai salah satu sumber income masyarakat kabupaten Probolinggo, kompleks ini telah mengubah topografi dan daya beli masyarakat Paiton, Kraksaan dan sekitarnya.

Satu perusahaan mempekerjakan sekitar 1.350 orang, hitungan kasar gaji rata-rata 5,6 juta rupiah per bulan, maka akan ada sekitar 7,5 milliar rupiah uang masuk ke wilayah ini per bulan. Dan sekitar 22,5 milliar rupiah untuk tiga perusahaan dari aspek penggajian saja, belum dari penyediaan material perawatan yang dipasok dari lokal. Hitungan kasar ini tentu tidak akurat, namun setidaknya bisa memberi gambaran besarnya dampak ekonomi kompleks PLTU Paiton pada masyarakat sekitar. Selain dari dua hal itu, bantuan langsung yang disalurkan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) masing-masing perusahaan atau bantuan melalui program yang lain juga telah memberi manfaat ekonomi cukup besar.

Namun pada saatnya nanti, pemberlakuan penghentian operasional PLTU Paiton akan menghentikan pula aliran dana masuk bulanan itu. Ini pasti berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Lantas akan muncul beberapa pertanyaan antara lain !!!

  1. Seberapa besar dampaknya ?
  2. Apa yang harus dilakukan ?
  3. Sudah adakah persiapan dini menghadapi situasi itu nanti ?
  4. Siapa yang menyampaikan dan pada siapa?.

Adanya hal ini yang pasti akan berdampak pada semua.
*Situasi kompleks PLTU Paiton akan ditinggalkan para karyawan yang sehari-hari hilir mudik di area tersebut. Walaupun tidak sesepi dulu ketika kompleks ini belum dibangun tapi warung-warung sekitar kompleks akan sepi pembeli,
*Harga tanah akan turun karena tidak banyak kebutuhan, “supply dan demand” berbagai kebutuhan akan mengikuti prinsip dasar ekonomi.
*Pengangguran akan meningkat, pembinaan usaha UMKM dari CSR perusahaan dan partisipasi untuk kegiatan pemerintah lokal akan jauh berkurang dll.
*Pada dasarnya tidak akan ada lagi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana yang telah diterima masyarakat selama ini.

Sebagaimana lahirnya kompleks PLTU saat itu, penghentiannya saat inipun karena kebijakan politik pemerintah. Kala itu listrik dibutuhkan sangat mendesak karena sering pemadaman bergilir, memaksa pemerintah minta bantuan swasta asing untuk membangun pembangkit listrik.

Sedangkan rencana penghentian operasional kompleks ini adalah dalam rangka menjawab tekanan global pengurangan penggunaan bahan bakar batu bara sampai 0% ditahun 2060.

Usaha pihak pembangkit untuk mengurangi penggunaan batu bara dengan bahan bakar EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagaimana yang diistruksikan pemerintah sudah dan terus dilakukan walau belum sesuai harapan. Tapi kelanjutan operasional pembangkit-pembangkit tersebut. berpulang pada pengambil kebijakan yaitu pemerintah pusat. Dengan demikian, dampak besar ekonomi yang timbul pada masyarakat kabupaten Probolinggo akan mengikuti apa yang sudah direncanakan pemerintah, kecuali ada wakil mereka yang berani berbicara di tingkat nasional.

Narasumber :
Wasito Edi Yuliantoro.
Pemerhati bidang kelistrikan.
(Syahrony)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *